DPRD Sumut Pinta Pemprovsu Tingkatkan Alokasi Anggaran Dinas TPH

MEDAN,suaraperjuangan.id -DPRD Sumut meminta Pemprovsu tingkatkan alokasi anggaran di Dinas TPH (Tanaman Pangan dan Holtikultura) Sumatera Utara, guna memperbaiki capaian kinerja yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Ziera Salim Ritonga Wakil ketua Komisi B Selasa (05-01-2021) saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dinas TPH.

RDP itu dihadiri wakil ketua dan sekretaris Komis B Ziera Salim dan Ahmad Hadian, serta sejumlah anggota seperti Sugianto Makmur, Tuani Lumban Tobing, Rahmat Rayyan Nasution, Parsaulian Tambunan dan Muhammad Gandhi Faisal Siregar. Sedangkan dari dinas TPH, Dahler Lubis kepala dinas, Sekretaris Nurhijjah Siregar, dan para kepala bidang, termasuk Kabid Sarana dan Prasarana, Jonni Akim Purba. 

“Kita berharap alokasi anggarannya ditingkatkan karena banyak program kerja yang tertinggal dan perlu disempurnakan, saat ini anggaran di TPH masih minim, sehingga kegiatan tahun 2021 dan upaya mensinergikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota se-Sumut tidak akan maksimal." Ujar Ziera.

Alasan peningkatan anggaran, menurut Zeira, karena sektor pertanian merupakan sumber pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan dari banyak sektor ekonomi lain, yang terpuruk akibat Covid- 19.

“Dari anggaran Rp 1,5 triliun yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19, sebagian besar berada didinas, termasuk TPH tidak dapat bekerja maksimal karena banyak kegiatan yang tertunda,” ujarnya.

Kepala Dinas TPH Dahler Lubis membenarkan, refocusing anggaran yang dilakukan Pemprovsu menyebabkan target produksi mengalami devisit.

Hingga Oktober 2020, jelas Dahler, produksi padi mencapai 3.926.172 ton gabah kering giling (GKG) yang sudah devisit dari tahun sebelumnya 4.232.971 ton dari target produksi 5.450.562 ton. Namun target itu sudah realisasi produksi sudah 92,75 persen.

Sementara itu kebutuhan beras di Sumut 1.957.882 ton, sehingga terjadi surplus 814.475 ton. Adapun kebutuhan beras di Sumut mencapai 170.000 ton per bulan.

Meski terganggu akibat refocusing, Dinas TPH tetap berkomitmen untuk mengandalkan padi yang diterima langsung dari petani. “Jadi tidak diimpor,” ujar Dahler.

Untuk mendukung strategi kawasan sentra produksi komoditas padi itu, jelas Dahler, beberapa hal harus dipersiapkan mulai dari ketersediaan benih unggul bersertifikat, ketersediaan air, saprodi, alsintan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Merespon itu,  Zeira berpendapat, sentra sentra pertanian di daerah harus dapat ditingkatkan melalui program-program pemerintah pusat dan daerah..

“Bukan hanya ditingkatkan produksi pertanian, tapi harus juga dibantu pemasarannya agar stabilatas harga dapat terjamin. Artinya dari hulu ke hilir harus juga diperhatikan,” kata Ziera.

Dengan demikian, ujar Ziera, dukungan pemerintah harus terus ditingkatkan, termasuk alokasi anggaran yang dibutuhkan.

“Karenanya, DPRD Sumut minta kepada Pemprovsu agar tingkatkan anggaran Dinas TPH, mengingat sektor pertanian jadi kekuatan ekonomi terbesar,” ujarnya.

Dana yang diperbesar nantinya diharapkan dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana, kemudian penyediaan lahan pertanian, bantuan sarana alat produksi, bibit unggul, pupuk yang terjangkau sampai juga pemasaran hasil produksi. (Mashuri Lubis)

Post a Comment

0 Comments